Selamat Datang di Website L E M P E N A S " Lembaga Kajian dan Manajemen Pembangunan Nasional "

Sosialisasi Tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD

Bimtek Pedoman Penyusunan APBD serta Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pedoman Penyusunan APBD di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mendatang.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD serta Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah maka kami akan melaksanakan Bimtek "Pedoman Penyusunan APBD serta Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD" Pada: