Selamat Datang di Website L E M P E N A S " Lembaga Kajian dan Manajemen Pembangunan Nasional "

Bimtek Penyusunan APBD serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pedoman Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Pedoman Penyusunan APBD Tahun ini harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun mendatang. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. 

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran tahun ini, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah. 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD serta Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun mendatang maka Lembaga Kajian dan Manajemen Pembangunan Nasional (LEMPENAS) akan melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi tentang Pedoman Penyusunan APBD serta Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD” pada